PT. PHR Diduga Menyebarkan Ancaman Kepada Warga Begini Respon CERI
LENSARIAU.ID/Mandau-Bengkalis,Riau--Setelah mendapatkan kabar dari sejumlah media online secara berantai, yang bahwa pihak PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) melalui Manager Corporate Communications (MCC) dan Corporate Secretary (CCS) PHR Regional 1 Sumatera, sekira pada Tanggal14 Mei 2025 yang lalu, di duga PT. PHR telah mengeluarkan Stattemen Diskrimanalisasi dan ancaman yang serius terhadap warga yang berada di lingkungan area operasional hulu migas wilayah kerja rokan.
Begini respon Sekretaris Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Hengki Seprihadi pada Jum'at 16 Mei 2025 mengatakan," hal itu adalah, bukti Direktur PT PHR Ruby Mulyawan tidak punya empati atas hilangnya nyawa manusia, dan yang lebih parahnya lagi PT. PHR kini mau mengusir masyarakat Riau dari tanah tumpah darahnya.
Apakah PT PHR lupa bahwa dalam UUD 1945 menyatakan bahwa" Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala Bangsa .
Itu adalah merupakan hak asasi ,mengapa se- enaknya mengusir dari tanah wilayatnya sendiri.
Sejak puluhan tahun WK Rokan beroperasi, baru kali ini ada Direktur KKKS nya yang tidak besimpati dan sekarang mau mengusir warga masyarakat dari tanah kelahirannya. Mengapa masih ada penjajahan di dalam Negara Indonesia yang sudah merdeka ini?
Seharusnya dengan adanya PT PHR maka masyarakat merasa nyaman dan termotivasi bukan terjajah dan terusir dari tanah sendiri yang sudah puluhan tahun di duduki dan merupakan tanah kelahirannya
Perintah Presiden Prabowo jelas, agar Direktur BUMN yang bermasalah secepatnya diganti harus segera dilaksanakan oleh para pembantu Presiden salah satunya dengan mencopot Ruby Mulyawan.
Begini lebih kurangnya stattement yang dimaksud tersebut," PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan tegas menyampaikan larangan bagi pihak yang tidak berkepentingan untuk tinggal ataupun melakukan aktivitas tanpa izin di atas Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi area operasional hulu migas.
Keselamatan dan keamanan adalah prioritas utama kami.
Area operasional hulu migas memiliki risiko yang tinggi dan memerlukan standar keamanan yang ketat.
Keberadaan pihak yang tidak memiliki izin di area ini sangat membahayakan diri mereka sendiri dan juga kelancaran operasional," Eviyanti Rofraida.
Corporate Secretary PHR Regional 1 Sumatera. untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Sonitha Poernomo Manager Corporate Communications.
Akibat stattement inilah CERI merasa gerah karena dianggapnya pihak PT. PHR tidak berprikemanusiaan bahkan semana-semana terhadap warga yang berada di lingkungan area operasional hulu migas wilayah kerja rokan.
Masyarakat itu sudah turun temurun bertempat tinggal di daerah tersebut, masak pihak PT. PHR kini mau mengusir masyarakat Riau dari tanah tumpah darahnya.
(Las)
Posting Komentar